MERUNUT SEJARAH PENETAPAN TAHUN PELAJARAN BARU DI BULAN JULI

Pernakah terlintas di pikiran anda, kenapa tahun pelajaran di indonesia di mulai pada bulan Juli ?

mari kita tengok sejarah kembali

Dalam dunia pendidikan kita, sampai sekarang masih beredar di masyarakat sebuah pameo, “ganti menteri, ganti aturan”. Saking biasanya, maka ketika muncul sebuah aturan (Kurikulum) baru, masyarakat menjadi tidak kaget lagi.Yang menjadi pertanyaan adalah benarkah tiap ganti menteri mesti ganti aturan? Adakah ini berarti bahwa masyarakat tidak menghendaki adanya aturan baru?. Sebab, seperti bisa diduga, ekses dari sebuah aturan baru biasanya dikaitkan dengan pembelian buku pelajaran baru, yang memaksa orangtua merogoh kocek yang sudah semakin kempis.

Menelusuri kembali perubahan kurikulum dari masa ke masa. Namun, sebelum menyentuh soal ini, penulis menyempatkan melihat undang-undang yang menjadi dasar rujukan kurikulum. Dan hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Betapa tidak? Ternyata, sampai dengan 26 Maret 1989, landasan pijak pendidikan kita masih tetap menggunakan UU No.4 Tahun 1950 tentang DasarDasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Juga UU No.12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya UU No.4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang DasarDasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Lalu, UU No.22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, UU No.14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan UU No.19 PNPS Tahun 1965 tentang PokokPokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Berdasarkan UU sebagaimana tersebut di muka itulah lahir Kurikulum ‘76 dan Kurikulum ‘84.

Perubahan tahun ajaran menjadi bulan juli tersebut ditempuh Menteri P & K Daoed Joesoef, karena dia menganggap libur panjang bulan Desember selama ini ternyata jatuh pada saat musim hujan lagi lebatlebatnya. Merusak suasana liburan. dan yang terpenting tahun ajaran yang dimulai bulan Januari (sejak 1966) menyulitkan perencanaan pendidikan  karena saat itu saat berakhirnya tahun angggaran.Jadi pengunduran ke bulan Juli dari segi ini dimaksud untuk menyesuaikan diri dengan permulaan tahun anggaran. Bagaimanapun, reaksi masyarakat  terutama para orangtua murid pantas dimaklumi. Karena pengunduran yang 6 setengah bulan memang berarti banyak –dari sudut waktu dan uang meski Daoed Joesoef mengatakan pembayaran SPP untuk masa perpanjangan yang setengah tahun lebih itu hanya 50%. Toh sekolah swasta akan memungut penuh. Sebab gaji guru tak bisa ditawartawar, memang.

Reaksireaksi cepat terhadap rencana Pemerintah itu nampaknya terangsang oleh pemberitaan media massa dalam porsi besar, untuk keterangan Menteri Penerangan Ali Murtopo tanggal 21 Juni, selepas sidang Kabinet terbatas Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pernvataan Ali Murtopo ketika itu sebagian mengandung pengakuan Pemerintah bahwa pelaksanaan pendidikan selama ini memang mengecewakan. Mengutip sebuah hasil survai yang dilaksanakan di Jakarta, ia menyebut daya serap murid terhadap pelajaran di sekolah dasar tidak lebih dari 5060%, sementara di SLP 40% dan SLTA sekitar 30%. “Semua gejala negatif dalam pendidikan itu merupakan akibat dari cara cobacoba yang berjalan selama ini,” alasnya.  Sampai di situ tamatlah citacita sebuah keinginan pembaharuan sistim pendidikan. Dia kemukakan pula niat pemerintah untuk merubah sistim pendidikan yang ada sekarang  yang kemudian jadi pemancing berbagai reaksi tadi.

Sementara Daoed Joesoef, yang bisa diharap memberi keterangan panjang lebar, selama tiga minggu setelah keterangan “Istana” itu tak berbicara mengenai rencana tadi. Baru tanggal 5 Juli ia muncul dalan sebuah pertemuan pers dua setengah jam, di sebuah ruangan di mana ia selalu memimpin pertemuan dengan pejabat teras, di gedung Departemen P & K, Senayan. Sejak saat itu suasana jadi dingin. Sebab perubahan sistim pendidikan yang drastis ternyata tidak datang bersamaan dengan permulaan tahun ajaran baru tahun 1979 nanti. Jadi sebenarnya yang diributkan suratkabar bakal ada perubahan di bidang pendidikan itu tidak ada. Jadi inti sistim pendidikan belum dirubah samasekali. Yang akan dilakukan sekarang adalah pembentukan Komisi Pembaharuan Pendidikan,” tenang ia berkata.

Komisi tersebut kelak akan memikirkan sistim pendidikan yang baru,  yang tidak akan sertamerta dipraktekkan begitu saja. Tugas Komisi, menurut Daoed Joesoef, akan berakhir setelah satu setengah tahun. Enam bulan pertama mengumpulkan informasi dari seluruh pelosok. Enam bulan berikutnya membikin konsep. Enam bulan terakhir melemparkan konsep tadi ke tengah masyarakat, untuk mendapat feed back.” “Sekurangkurangnya diperlukan dua kali lempar kepada masyarakat. Setelah itu dibikin konsep final. Baru ditawarkan kepada DPR, beserta konsep mengenai Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan,” kata Daoed Joesoef.

Tahun 1980, konsep sudah berada di DPR dan paling lambat selama satu setengah tahun sudah selesai dibahas di sana. Sebelum munculnya keterangan tersebut, memang ada kesan bahwa Pemerintah hendak melaksanakan keputusan dengan mengabaikan sarana demokratis atau kesempatan mengutarakan pcndapat. Hanya Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia, Basyuni Suriamiharja, yang lalgsung mendukung perubahan sistim pendidikan sebagaimana yang diisyaratkan Menpen Ali Murtopo. “Rencana perubahan sistim pendidikan nasional sebagaimana yang diputuskan sidang Kabinet perlu ditanggapi secara rasionil dengan sikap terbuka dan penuh pengertian,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX (Pendidikan dan Agama DPR, Karmani SH, kaget “Dalam rapat kerja antara Komisi IX dengan Menteri P dan K awal bulan Juni, Menteri Daoed Joesoef tidak menjelaskan akan adanya perubahan tersebut,” keluhnya. Sedangkan Wakil Ketua DPR Mashuri, bekas Menteri P & K (1968173) menganggap sikap Pemerintah dalam perubahan sistim pendidikan ini kurang melakukan pendekatan terhadap masyarakat.

“Untuk berhasilnya konsep pembaharuan pendidikan nasional kita, sebaiknya seluruh unsur masyarakat diajak bicara terlebih dahulu,” katanya. Ia menyatakan pembaharuan pendidikan menyangkut masalah yang demikian fundamentil dalam hubungan dengan masa depan anakanak. Karena itu, katanya, semua tokoh yang berkepentingan dengan masalah itu sebaiknya diajak turut serta membicarakannya. Bahkan ideal sekali kalau dibicarakan Undang-undang Pokok Pendidikannya terlebih dahulu,” sambungnya.

Ketika Mashuri masih duduk sebagai Menteri PK, sebenarnya telah dirintis pembaharuan sistim pendidikan. Sebab ternyata sistim pendidikan yang lama, antara lain yang menyangkut kurikulum, dinilai sebagai lepas dari kepentingan anak didik dalam hubungannya dengan lingkungannya. Seperti lingkungan pertanian dan nelayan: anakanak tampak terasing dari kehidupan sosial yang ia hadapi. Rencana pembaharuan pendidikan ketika itu diterbitkan dalam Buku Induk Pembaharuan Pendidikan. Para ahli pendidikan era Mashuri menetapkan pembaharuan pendidikan dalam lima tahap. Pertama mengadakan formulasi ke mana pendidikan hendak dibawa. Kemudian mempelajari medan, menginventarisasi kesulitan dan hambatan. Tahap berikutnya mengevaluasi, dan ini dilakukan dengan menganalisa data dan merumuskannya untuk mencapai sasaran. Dari sini dibuat interpretasi, antara lain dengan mendirikan proyek perintis di beberapa IKIP. Proyekproyek tersebut sampai kini masih berjalan berupa Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Sedang langkah terakhir ialah verifikasi: menentukan apakah pembaharuan pendidikan perlu dilakukan atau tidak. “Hasilnya, para ahli menetapkan bahwa sistim pendidikan kita memang harus dirubah,” ucap Mashuri.

Menurut rencana semula, perubahan itu dilakukan tanggal 1 Januari 1974 dengan sistim blok. Artinya dengan mengembangkannya dari proyekproyek perintis tadi. Dengan sistlm ini diperkirakan dalam jangka 10 tahun pembaharuan sudah dapat terlaksana di seluruh Indonesia. Untuk menunjang pelaksanaan tersebut, Departemen P&K waktu itu sudah merencanakan mengangkat para rektor IKIP yang mempunyai PPSP menjadi kepala Kantor Wilayah Departemen P&K. Tindakan tersebut ditempuh untuk mempermudah hubungan antara guru dan pelaksana proyek. Tapi sebelum rencana itu selesai, Mashuri digantikan Soemantri Brojoneoro. Dan pengangkatan rektor IKIP menjadi kepala Kanwil P&K dibatalkan, sebab menurut sumber di P&K pengadaan dan penyebaran tenaga guru seharusnya ditangani dua lembaga yang berbeda. Sampai di situ tamatlah citacita sebuah keinginan pembaharuan sistim pendidikan.

Mashuri sendiri, yang menganggap kedudukan Menteri P&K sangat berat, mengusulkan agar seorang menteri bidang tersebut dapat menjabat kedudukannya selama 3 Pelita (15 tahun). Dengan begitu ia dapat menjalankan konsepnya sampai selesai, dan masyarakat tak digelisahkan oleh pergantian konsep dalam jangka waktu yang singkat. Tentang undang-undang pendidikan yang bisa menjamin tidak bergantigantinya peraturan menurut pergantian menteri, Daoed Joesoef punya jawaban. Selama konsep pendidikan yang menyeluruh belum ada, katanya, tidak mungkin dapat dibuat undang-undang pokok pendidikan dan pengembangan kebudayaan

“Seperti yang sebagian orang menuntut mengapa Departemen P&K tidak membuat undang-undang pokok pendidikan.

Undang-undang semacam itu dalam negara hukum ‘kan bertugas melaksanakan sesuatu. Nah sesuatu itu, ya konsep tadi. Sebelum ada konsep belum bisa dibuat undang-undang. Sapi dulu baru gerobak, bukan sebaliknya,” jawab menteri kelahiran Medan itu dengan piawai. Daoed Joesoef sendiri nampaknya sudah memiliki suatu konsep yang sudah ia susun sejak duduk sebagai staf ahli Menteri P&K. Fikiran fikirannya mengenai bagaimana memperbaiki wajah pendidikan sekarang besar kemungkinan juga mendapat kesempatan luas diperbincangkan dalam Centre for Strategic and International Studies yang ia ketuai. Tetapi konsepnya nampaknya belum ingin dia ketengahkan kecuali sudah ada persetujuan Presiden, sebagaimana ia kemukakan sebulan setelah dilantik jadi menteri.

Tetapi bahwa isi pendidikan tidak akan dirubah, sebagaimana yang ia katakan dalam jumpa tanggal 5 Juli, memperoleh pembenaran lagi dengan tolakannya atas kritik yang mengatakan pendidikan sekarang terisolir dari masyarakat. “Yang ada adalah isolasi antara jenjang pendidikan. Guru taman kanakkanak misalnya tak pernah tahu apa yang terjadi di perguruan tinggi. Mereka hanya tahu bagiannya saja. Keadaan ini kelak akan diatasi misalnya dengan kontak pribadi antara guru SD dengan profesor di perguruan tinggi. Sehingga setiap jenjang tahu estafet yang sedang dilaksanakannya.”

Dengan mengambil contoh pembuatan foto, Daoed Joesoef mengibaratkan perguruan tinggi bertugas mencuci sebuah negatif. Padahal sebaikbaiknya mencuci kalau negatifnya sudah buruk, hasilnya akan buruk juga. Nampaknya penyesuaian jenjang sekolah dengan usia jadi pusat perhatian Daoed Joesoef. Katanya, setiap jenjang sekolah harus mampu mengolah aspek yang menonjol sesual dengan usianya. Misalnya di jenjang prasekolah harus ditonjolkan ‘manusia bermain’nya. Jenjang ini ia anggap penting. Malahan ada kecenderungan saat ini, di beberapa negara, perhatian dicurahkan pada pendidikan tingkat ini. Tapi kata Daoed Joesoef, pendidikan tingkat prasekolah ini paling mahal.

 

Banyak pendapat, bahkan teori berdasar penelitian, di Perancis dan Jerman, yang menunjukkan bahwa pada usia sampai enam tahunlah tingkat kecerdasan anak berkembang. “Di negeri kita tragisnya, karena belum mampu, pendidikan di tingkat usia ini baru ditampung di sekolah dasar pada usia 7 tahun. Pada saat tingkat kecerdasan mereka sudah kurang berkembang.” Bahwa dalam sistim yang sudah ada di tangan Daoed Joesoef pendidikan prasekolah akan dapat perhatian, dibenarkan oleh Dr Setijadi, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. “Dari keterangan Menteri, pendidikan prasekolah nampaknya akan lebih diperhatikan. Selama ini BP3K baru memberikan perhatian mulai dari pendidikan SD,” katanya.

Menteri sendiri sudah berketetapan untuk mengadakan perubahan sekalipun Komisi Pembaharuan Pendidikan bclum dibentuk  dan belum menyelesaikan tugasnya yang 12 tahun. Katanya: “Tanpa mengganggu inti yang hendak diperbaiki, perbaikan harus segera dilaksanakan. Kita cukup berhatihati  sebagaimana juga pejabat dulu berhatihati sehingga tidak bertindak. Apa pun yang dilakukan tentu akan ada kecaman dari luar. Tapi saya di sini, seperti yang pernah saya katakan, tidak takut untuk bertindak tidak populer. Kalau perlu jempol kaki orang yang menahan jalan harus saya sandung saja.

Sumber : Perisitiwa Nasional

Iklan

Tentang novrizalbinmuslim

teacher
Pos ini dipublikasikan di Pendidikan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s